INTEROPERABILITAS TNI AL DAN BAKAMLA RI DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA - Rohana, Undang (Journal of Industrial Engineering & Management Research, 2022)
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin freedom of navigation dan safety of navigation pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Laut Natuna Utara (LNU) yang berada dalam ALKI I, menjadi sorotan penting akibat banyaknya pelanggaran dan kerawanan dari kapal-kapal pihak asing yang melintas di wilayah LNU. TNI AL dan Bakamla RI adalah dua instansi yang sama-sama memiliki kewenangan di wilayah LNU. Untuk mengawasi pelanggaran dan menjaga keamanan di wilayah tersebut, TNI AL dan Bakamla RI menggelar operasi bersama. Penelitian ini mengkaji bagaimana interoperabilitas antar lembaga dan komunikasi-koordinasi kedua instansi serta bagaimana kendala dan hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori Pemerintahan Kolaboratif, Keamanan Maritim dan Teori Strategi serta metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 4 orang narasumber yang berasal dari instansi TNI AL, Bakamla RI, dan Kementerian Pertahanan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun komunikasi dan koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik, kedua instansi masih harus memperhatikan mengenai sistem pengolahan data dan informasi dengan benar dan akurat. Perbedaan jumlah kapal yang diproses oleh kedua instansi dalam satu gelar operasi yang sama menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan masih pada level operasional saja ketika melaksanakan patroli bersama. Oleh karena itu kedua instansi perlu memperhatikan aspek akurasi data dan informasi mengenai pelanggaran di wilayah LNU, yang akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan maritim selanjutnya. Kendala dan hambatan pada aspek alutsista dan alokasi kapal patroli dapat diupayakan agar dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan patroli bersama di wilayah LNU.